Jakarta, (02/6). Ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, mengenai pentingnya memperkuat kerja sama internasional untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Komitmen tersebut disampaikannya seusai menerima kehormatan sebagai Penasihat Khusus bagi Pembangunan dan Kerja Sama Pendidikan Tinggi Vokasi China-Indonesia (Special Advisor of the China-Indonesia Vocational Education Development Research Center) dalam kunjungannya ke Republik Rakyat Tiongkok beberapa waktu lalu.

Menurut Rifqi, sapaan Rifqinizamy, kepercayaan yang diberikan kepadanya merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Komisi II DPR RI dalam mendorong penguatan kapasitas daerah, termasuk melalui peningkatan kemandirian fiskal dan pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD) yang kompetitif.

“Kepercayaan ini hadir atas komitmen kolektif kami di Komisi II DPR RI selama ini untuk mendorong hadirnya kemandirian fiskal di daerah, salah satunya adalah dengan menghadirkan berbagai alternative financing dan membangun BUMD yang kompetitif,” ujar Rifqi dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).

Ditegaskan oleh Legislator Fraksi Partai NasDem itu, akan memanfaatkan posisi tersebut untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan China, khususnya dalam mendukung kebutuhan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas SDM di berbagai wilayah.

Oleh karena itu, dirinya berkomitmen menjadikan posisi tersebut sebagai jembatan untuk mempertemukan kebutuhan daerah di Indonesia dengan potensi kerja sama yang dimiliki China.

Meski demikian, ditekankan oleh Rifqi, bahwa kerja sama internasional harus tetap berlandaskan prinsip kedaulatan dan kemandirian nasional.

“Kerja sama antarnegara adalah keniscayaan dalam membangun daerah di Indonesia saat ini. Namun, ada satu catatan penting, bahwa kedaulatan dan kemandirian bangsa adalah harga mati bagi kita,” tegasnya.

Diharapkan olehnya, berbagai peluang kolaborasi yang terbangun ke depan dapat memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah, terutama dalam penguatan SDM, pengembangan pendidikan vokasi, serta peningkatan daya saing daerah di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks. (JHL 7)